“Beberapa sekolah masih memiliki halte lama yang masih bisa dipakai. Tapi malah dibangun baru dengan kualitas meragukan. Ini patut diduga hanya proyek penghabisan anggaran, bukan berdasarkan kebutuhan,” ujarnya.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup), anggaran Rp348 juta itu digunakan untuk perencanaan, pembangunan, dan pengawasan. Namun kenyataannya, progres pengerjaan molor dan hasil fisik bangunan tidak sesuai spesifikasi.
Desakan untuk mengusut tuntas proyek ini juga datang dari masyarakat.
“Kami ingin transparansi. Kalau ada penyimpangan, aparat harus berani bertindak. Ini uang rakyat,” ujar seorang warga Dabo Singkep yang enggan disebutkan namanya.
