Jhoko Prasetiya, Koordinator Massa Aksi, menyatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan aksi jilid II dengan skala yang lebih besar jika dalam tujuh hari tidak ada jawaban dari DPRD. “Pada 20 Februari 2025, kami sepakat akan melakukan aksi yang lebih besar apabila usulan ditolak tanpa pertimbangan,” tegasnya.
Aksi ini mendapat sorotan luas melalui tagar #IndonesiaGelap yang telah menjadi trending topic di media sosial X (Twitter). Tagar ini muncul sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait pemotongan anggaran yang dinilai berdampak pada sektor pendidikan, kelangkaan gas elpiji 3 kg, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta penghapusan tunjangan dosen dan tenaga pendidik.
Aksi serupa juga telah dilakukan secara serentak di berbagai kampus ternama di Indonesia pada 17 Februari 2025, menandakan besarnya gelombang penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran.
Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan berharap agar DPRD Kepri segera menyampaikan pernyataan sikap mereka kepada Presiden RI sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, agar aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan nasional.
