“Bayangkan lonjakan PNBP jika sistem ini berjalan. Kita butuh integrasi aplikasi, fasilitas pengawasan modern, dan dashboard pemantauan real time,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Teguh memperkenalkan Command Center Marine milik Kejati Kepri yang telah mampu melacak posisi kapal. Ia menyebut sistem ini akan dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi Vessel Traffic Service, Marine Radar, CCTV, serta data dari KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, hingga Pemda.
“Dengan pemantauan visual real-time, termasuk untuk kapal yang mematikan AIS, sistem ini akan mencegah pelanggaran, kebocoran penerimaan, dan praktik korupsi. Bahkan akan tersedia fitur pengaduan publik secara digital,” jelasnya.
Dirjen PKRL KKP, Ir. A. Koswara, MP, menyatakan dukungan penuh terhadap inovasi tersebut. Ia menilai integrasi sistem dan percepatan perizinan merupakan langkah strategis mendorong perlindungan laut yang berkelanjutan.
“Sinergi ini membuat pengawasan lebih efektif, pemanfaatan ruang laut lebih tertib, dan devisa negara meningkat. Ini bukan sekadar proyek, tapi komitmen untuk menjaga laut Indonesia,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, kedua pihak menyepakati pentingnya integrasi data, AIS, CCTV, dan percepatan MoU antarlembaga agar tidak terjadi ego sektoral dalam pengawasan. Empat area labuh jangkar strategis juga akan menjadi fokus utama pengawasan: STS Tanjung Balai Karimun, Selat Nipa, Terminal Batu Ampar-Sekupang, dan Perairan Kabil, Selat Riau.
“Koordinasi lintas sektor sudah berjalan sejak awal 2025. Semua pihak siap. Tinggal realisasi teknologi dan legalisasi MoU yang perlu dipercepat,” kata Teguh.
