“Bagaimana mungkin calon direktur di sektor energi tidak punya dasar pemahaman keselamatan kerja? Ini bukan sembarang industri,” ujar Wahyu. Ia menilai, tanpa sertifikasi HSE, risiko keselamatan kerja dan kerugian finansial dapat meningkat drastis.
Nama Sudah Disiapkan Sebelum Seleksi
Dugaan permainan makin kuat setelah sumber internal menyebutkan bahwa nama-nama tersebut sudah “disiapkan” jauh sebelum seleksi dibuka.
“Nama-nama itu sudah beredar di kalangan elite sebelum pengumuman resmi keluar,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Jika benar, proses seleksi ini tak ubahnya formalitas untuk melegitimasi keputusan politik. Hal ini melanggar prinsip good governance dan mencederai akuntabilitas publik.
JPKP Tuntut Audit dan Transparansi Dokumen
Menanggapi dugaan pelanggaran ini, JPKP Kepri mendesak agar seluruh dokumen seleksi dibuka ke publik, mulai dari daftar pelamar, hasil evaluasi, hingga notulensi rapat panitia.
“Ini bukan rahasia negara, ini uang rakyat. Kalau prosesnya bersih, silakan buka semua dokumen. Kalau takut dibuka, berarti ada yang disembunyikan,” tegas Wahyu.
JPKP bahkan mengancam akan mengajukan gugatan informasi publik jika panitia tetap menutup-nutupi proses seleksi ini.
PT Energi Kepri, Bukan Tempat Parkir Jabatan
PT Energi Kepri didirikan untuk mempercepat kemandirian energi di wilayah yang kaya potensi gas dan energi baru terbarukan. Namun, proses seleksi yang sarat kejanggalan ini dinilai mengerdilkan peran strategis BUMD tersebut.
“Kalau yang dipilih tidak kompeten, maka potensi ekonomi kita ikut dikorbankan,” kata Wahyu.
