“Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi juga tentang keberanian menyuarakan kepentingan rakyat, mengkritisi kebijakan, dan bersama mencari solusi,” ujar Maya Sari dalam penutup sidang yang menyentuh.
Dengan palu diketuk tiga kali, sidang ditutup secara resmi. Namun gema semangat dan komitmen dari rapat tersebut masih terasa kuat di hati para peserta yang hadir. Banyak kepala desa yang menyampaikan harapan agar hasil rapat ini benar-benar dieksekusi dan tidak hanya berhenti sebagai dokumen formal.
Penutup: Menyusun Harapan di Tengah Realitas
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lingga 10 Juni 2025 menjadi penanda bahwa daerah ini tengah bergerak ke arah yang lebih baik. Dalam keterbatasan fiskal dan tantangan geografis, DPRD dan pemerintah daerah tetap berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Dari regulasi PKL, perlindungan anak, hingga pemberantasan narkoba; dari pelaporan APBD hingga kritik fraksi; semua menunjukkan bahwa roda pemerintahan berjalan dan diawasi.
Harapannya, hasil paripurna ini tidak hanya menjadi dokumen yang tersimpan di lemari arsip, tetapi benar-benar dirasakan dalam bentuk trotoar yang ramah PKL, ruang publik yang aman untuk anak, hingga generasi muda Lingga yang bebas narkoba.
Karena pada akhirnya, demokrasi yang hidup adalah yang bisa dirasakan. Dan Lingga, hari ini, telah memberi contoh bahwa itu mungkin.
