Namun, di balik angka-angka tersebut, DPRD melalui fraksi-fraksinya menyampaikan pandangan umum yang cukup tajam. Fraksi Partai NasDem, misalnya, mengkritisi ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Pemerintah jangan hanya berputar-putar di pusat pemerintahan. Kami minta perhatian untuk pulau-pulau luar seperti Penuba, Posek, dan Pekajang yang masih minim fasilitas dasar,” ujar juru bicara Fraksi NasDem.
Sementara itu, Fraksi Demokrat mengangkat isu keterlambatan beberapa proyek infrastruktur yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak optimal.
“Kami melihat ada OPD yang serapan anggarannya di bawah 70 persen. Ini menunjukkan lemahnya perencanaan. Kalau tidak dibenahi, ini akan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Golkar dan PKB sepakat bahwa perlu ada peningkatan kualitas SDM birokrasi dalam perencanaan anggaran agar tidak hanya habis di akhir tahun tanpa output yang jelas.
Menanggapi hal itu, Bupati Lingga melalui jawaban resminya menyatakan bahwa pihaknya menerima semua masukan DPRD sebagai catatan penting dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya. Pemerintah berkomitmen memperbaiki proses perencanaan dan eksekusi anggaran, serta memperkuat sinergi antar-OPD dan antara pusat-daerah.
Simbol Demokrasi: Keterbukaan dan Kolaborasi
Tak kalah penting, Rapat Paripurna ini memperlihatkan bagaimana semangat demokrasi di Kabupaten Lingga terus tumbuh dan matang. Keterlibatan semua pihak — mulai dari kepala desa, tokoh agama, lembaga adat, hingga Forkopimda — mencerminkan bahwa proses legislasi dan akuntabilitas tidak lagi dimonopoli elite, tapi menjadi milik semua.
