Melawan Narkotika: Dari Pencegahan Hingga Rehabilitasi
Ranperda terakhir yang dibahas adalah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkotika. Rancangan ini menjadi sangat urgen mengingat Lingga, sebagai wilayah kepulauan dengan akses laut yang luas, sangat rentan menjadi jalur masuk peredaran narkoba. Ranperda ini akan menjadi payung hukum bagi keterlibatan desa, sekolah, dan lembaga adat dalam upaya pencegahan.
Tak hanya menitikberatkan pada penindakan, regulasi ini juga mencakup mekanisme rehabilitasi berbasis komunitas dan pendampingan keluarga, sesuai amanat Undang-Undang Narkotika Nasional.
“Narkoba tak mengenal batas usia, tak mengenal pulau besar atau kecil. Ia menghancurkan generasi tanpa suara. Dengan Ranperda ini, kita ingin tidak hanya menyelesaikan di hilir, tapi juga di hulu, melalui edukasi dan pencegahan,” ujar juru bicara gabungan komisi.
Agenda Kedua: Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Dinamika Fraksi
Setelah laporan gabungan komisi dan persetujuan lisan atas ketiga Ranperda tersebut, rapat berlanjut ke agenda kedua, yakni penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2024.
Dalam pemaparannya, perwakilan Bupati menjelaskan bahwa realisasi anggaran pendapatan mencapai Rp970 miliar atau sekitar 96,3% dari target, sementara belanja daerah menyentuh angka Rp940 miliar, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan potensi pariwisata lokal.
