Menanggapi situasi ini, masyarakat pun mulai angkat suara. Saputra, warga Dabo Singkep, menyatakan kekecewaannya terhadap nama-nama besar yang terlibat dalam utang ini.
“Saya heran dengan sejumlah nama, termasuk para anggota DPRD dan pejabat pemerintah, yang masih berutang kepada BUMD. Seharusnya mereka lebih sadar akan kewajiban mereka, apalagi ini menyangkut keuangan daerah. Bagaimana BUMD bisa berkembang jika mereka dijadikan tempat berutang hingga ratusan juta?” tegasnya pada media ini, minggu (20/10/2024) pagi.
Kondisi ini menjadi sorotan publik, mengingat BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dengan adanya utang yang belum terlunasi selama hampir satu dekade, pertanyaan pun muncul mengenai upaya para pejabat untuk memperbaiki situasi ini dan menjaga kredibilitas lembaga yang mereka wakili.(ca)
