Saat ini, Pemkab Lingga masih berupaya mencari dukungan dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian PAN-RB, agar tenaga honorer mendapatkan insentif.
“Kami masih menyurati kementerian terkait dan berkoordinasi dengan desa untuk mencari solusi. Skema outsourcing ini tidak dapat mencakup semua tenaga honorer, sehingga insentif menjadi opsi yang sedang kami pertimbangkan,” kata Armia.
