Ia juga menyoroti rumitnya pengurusan izin kapal di bawah 5 gross ton (GT) yang harus diselesaikan di tingkat pusat, padahal nelayan kecil kerap kesulitan mengakses pelayanan tersebut.
“Empat kali sudah kami bersurat ke pusat soal izin kapal ini. Tapi belum ada solusi. Saya minta teman-teman nelayan buat surat resmi, nanti kami kawal langsung ke DPR RI,” tegasnya.
Dalam dialog terbuka itu, para nelayan meminta agar aparat tidak lagi menangkap nelayan kecil karena pelanggaran teknis yang seharusnya bisa diselesaikan secara administratif. Mereka juga menuntut revisi terhadap kebijakan zonasi penangkapan ikan dan penyederhanaan proses perizinan.
Aksi ditutup dengan komitmen dari DPRD Kepri untuk memperjuangkan aspirasi nelayan hingga ke tingkat nasional.
“Kami akan terus kawal suara kalian. Jangan biarkan jeritan nelayan hanya jadi gema di jalanan,” pungkas Iman. (Budi)
