DPRD Kabupaten Lingga juga turut memberikan kontribusi penting melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Mereka menyinkronkan langkah-langkah legislatif dan eksekutif hingga berhasil membangun sistem keuangan daerah yang sehat dan dipercaya publik.
Masyarakat Berhak Tahu: Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik Dijaga
Dalam semangat reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik, Pemkab Lingga memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah yang telah diaudit.
Mereka mempersembahkan laporan tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban kepada publik, sekaligus menunjukkan bahwa mereka menjunjung tinggi prinsip transparansi.
Bupati Nizar menyampaikan bahwa pemerintah memandang kepercayaan publik sebagai aset utama. Oleh karena itu, mereka akan terus mengelola keuangan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.
“Kami sadar, uang yang kami kelola adalah milik rakyat. Maka dari itu, rakyat juga berhak tahu dan menilai. Kami akan terus membuka ruang partisipasi publik dan menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat,” pungkasnya.
Arah ke Depan: Reformasi Tata Kelola dan Digitalisasi Keuangan Daerah
Sebagai tindak lanjut keberhasilan ini, Pemkab Lingga akan mengakselerasi program digitalisasi dalam pengelolaan keuangan dan aset. Mereka akan memperkuat sistem informasi keuangan daerah agar proses perencanaan, pelaporan, dan monitoring anggaran bisa berjalan secara real time.
Mereka juga akan mengembangkan inovasi dalam pengelolaan aset daerah, seperti digitalisasi aset, pemetaan aset bergerak dan tidak bergerak, serta peningkatan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi.
