Forum Peduli Singkep Barat: Masyarakat Butuh Peluang Kerja Nyata
Sementara itu, perwakilan Forum Peduli Singkep Barat, Hermadi, menekankan perlunya kebijakan nyata dari pemerintah daerah dan DPRD dalam memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, banyak keluarga di wilayah Singkep Barat yang kini bergantung pada sektor tambang rakyat, sehingga dibutuhkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil untuk menjamin kelangsungan hidup mereka.
“Pemerintah dan DPRD harus hadir dengan solusi nyata, bukan hanya janji. Kami berharap ada langkah cepat agar masyarakat bisa bekerja dan menafkahi keluarga,” tegas Hermadi.
OPD Tekankan Usulan WPR Belum Disetujui Sejak 2017
Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lingga menyampaikan bahwa sejak tahun 2017, pihaknya telah mengusulkan empat wilayah pertambangan rakyat (WPR) kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Namun hingga saat ini, izin WPR tersebut belum juga diterbitkan, termasuk untuk kawasan pertambangan di Lingga dan sekitarnya.
Kondisi ini, menurut PUPR, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat aktivitas penambangan rakyat secara legal, sekaligus berdampak pada berkurangnya peluang kerja di sektor tersebut.
Dinas Tenaga Kerja Siapkan Langkah Jemput Bola
Dari sisi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lingga, pemerintah daerah disebut akan melakukan upaya jemput bola bersama DPRD Lingga untuk berkonsultasi langsung ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan terbaru proses pengesahan WPR menjadi IPR dan mendorong percepatannya.
