Infolingga.com – Lingga — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga menggelar audiensi bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), para penambang timah, serta Forum Peduli Singkep Barat, pada Senin (6/10/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat utama DPRD Lingga dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Maya Sari, didampingi Wakil Ketua I, para ketua komisi, dan sejumlah anggota DPRD.
Audiensi ini membahas permasalahan serius mengenai sulitnya lapangan kerja di Kabupaten Lingga, terutama di sektor pertambangan rakyat yang hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum dan regulasi yang jelas.
SPSI Desak DPRD dan Pemda Lebih Peka Terhadap Krisis Lapangan Kerja
Dalam pertemuan tersebut, pihak SPSI Lingga menyampaikan harapan agar Pemerintah Daerah dan DPRD Lingga lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang kini kesulitan mencari pekerjaan.
SPSI menegaskan sejumlah poin penting yang harus segera ditindaklanjuti, antara lain:
- Pemerintah Daerah dan DPRD wajib memproses Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menjadi Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
- Menetapkan target waktu penyelesaian proses WPR ke IPR agar tidak berlarut-larut.
- Menyiapkan solusi terbaik bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak kebijakan tambang.
- Setiap program investasi harus diiringi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.
Menurut perwakilan SPSI, langkah-langkah tersebut sangat penting untuk menjamin masyarakat Lingga memperoleh akses pekerjaan yang layak dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat.
