Publik dikejutkan ketika pemerintah mengangkat Hasan sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kepri, meskipun polisi sudah menetapkannya sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen surat tanah.
“Mau dibawa ke mana Kepri ini? Mereka malah menempatkan ASN bermasalah di posisi strategis. Ini pemerintahan atau kelompok kepentingan?” katanya.
Adiya mengecam sikap Nyanyang yang memilih diam di tengah polemik pelantikan.
“Jika Nyanyang tahu dan membiarkan, maka dia bagian dari masalah. Kalau dia tidak tahu, berarti dia tidak menjalankan tugasnya. Wakil Gubernur bukan hanya untuk seremoni,” ucapnya.
JPKP mendesak Nyanyang agar menjawab secara terbuka apakah benar ada janji politik atau balas budi di balik pelantikan massal tersebut.
Adiya menilai posisi Wakil Gubernur kini berada di titik kritis: apakah ia bisa menjadi penyeimbang kekuasaan atau justru sekadar pelengkap penderitaan rakyat.
“Diam di atas ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. DPRD harus segera mengevaluasi kinerja eksekutif, termasuk peran Wakil Gubernur yang semakin tidak terlihat,” tegasnya.
JPKP mengingatkan bahwa Kepri kini berada di persimpangan penting: membenahi sistem birokrasi agar lebih berintegritas atau membiarkan praktik kekuasaan yang transaksional terus berlangsung.
“Kepulauan Riau bukan panggung drama politik. Ini tanah rakyat. Jangan jadikan jabatan sebagai komoditas politik murahan,” pungkas Adiya.
