Infolingga.com, Tanjungpinang — Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Provinsi Kepulauan Riau menilai Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, tidak menjalankan perannya secara optimal.
Ketua JPKP Kepri, Adiya Prama Rivaldi, menyebut Nyanyang hanya menjadi “lembu cocok hidung” yang tidak berdaya menghadapi krisis birokrasi di Pemprov Kepri.
“Sebagai kader partai besar seperti Gerindra, Nyanyang justru tidak mampu bersuara saat pemerintahan Ansar Ahmad terus melahirkan ketimpangan. Kalau begini terus, lebih baik Kepri tanpa wakil gubernur,” tegas Adiya kepada wartawan, Sabtu (31/05/2025).
JPKP menilai pelantikan massal pejabat eselon II, III, dan IV mencerminkan puncak krisis birokrasi yang sarat kepentingan politik dan aroma balas budi.
“Pelantikan ini tidak berdasarkan meritokrasi, tetapi karena loyalitas terhadap lingkaran kekuasaan,” kata Adiya.
Ia menyoroti pengangkatan Kepala Biro Umum menjadi Kepala Bapenda, padahal ia belum berhasil menangani tugas di jabatan sebelumnya. Pemerintah juga membiarkan jabatan strategis seperti Biro Umum dan Biro Pemerintahan kosong.
“Lebih parah lagi, mereka malah menonaktifkan pejabat berkinerja baik seperti mantan Pj. Wali Kota Tanjungpinang. Ini bukti ketidakadilan dalam pelantikan,” tambahnya.
Adiya juga mengkritik pernyataan Wakil Gubernur yang sebelumnya menyebut pelantikan hanya mencakup eselon II sebanyak 18 orang. Namun faktanya, pemerintah justru melantik ratusan ASN di eselon III dan IV.
“Ini jelas tidak transparan. Bisa jadi mereka sengaja menutup-nutupi agenda politik di balik pelantikan,” ujar Adiya.
