Ia juga menyoroti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan ini, serta minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
HMI Tanjungpinang-Bintan menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan aksi massa jika kebijakan ini tidak segera dibatalkan.
“Kami akan berjuang semaksimal mungkin agar keputusan ini dibatalkan. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan kepentingan korporasi,” ujar Tomi.
Senada dengan Tomi, Ketua Komisariat Eksakta Umrah, Yogik, menyampaikan bahwa kenaikan tarif ini tidak sejalan dengan kondisi fasilitas yang belum mengalami perbaikan signifikan.
“Kenaikan tarif yang tidak disertai dengan peningkatan fasilitas hanya akan menambah beban masyarakat yang sudah cukup berat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini agar suara masyarakat didengar.
“Apabila tindakan kami ini tidak diindahkan, kami tidak akan ragu untuk menggeruduk kantor Pelindo 1 cabang Tanjungpinang,” tegas Yogik.
HMI berharap pihak Pelindo dapat lebih bijaksana dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, sehingga tidak menambah beban masyarakat, khususnya di wilayah Kepulauan Riau. (Red)
