Diskusi juga berlangsung aktif dalam kegiatan tersebut. Para anggota DPRD menyampaikan berbagai pengalaman yang mereka temui saat menghimpun aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Sebagian anggota DPRD mengungkapkan bahwa masyarakat sering menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak seperti pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat.
Aspirasi tersebut menjadi bahan utama dalam penyusunan pokok pikiran DPRD.
Melalui kamus usulan pokir, berbagai aspirasi tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan bidang pembangunan yang relevan. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat lebih mudah menyusun prioritas program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sosialisasi ini juga memberikan pemahaman kepada para anggota DPRD mengenai pentingnya integritas dalam proses perencanaan pembangunan.
Keterbukaan dalam penyusunan usulan pokir akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Maya Sari menegaskan bahwa DPRD Lingga berkomitmen mendukung upaya pencegahan korupsi yang digagas oleh KPK melalui program MCP.
Ia menilai transparansi dalam perencanaan merupakan langkah penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembangunan.
Menurutnya, setiap usulan yang masuk harus benar-benar melalui proses kajian yang matang. Program pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tetapi harus memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh anggota DPRD untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Dengan komunikasi yang baik, aspirasi masyarakat dapat dihimpun secara lebih akurat dan menjadi dasar dalam penyusunan pokok pikiran DPRD.
