Untuk diketahui bersama, kasus korupsi termasuk kasus tindak kejahatan luar biasa. Hal itu berdasarkan aturan Untuk pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan Pasal 87 ayat (4) UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN dijelaskan bahwa, pemberhentian tidak hormat, dapat disebabkan karena :
a melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum:
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Sehubungan dengan PNS yang melakukan tindak pidana korupsi juga telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan, Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Kejahatan Jabatan atau Tindakan Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.
Surat Keputusan Bersama tersebut mengatur bahwa penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada. hubungannya dengan jabatan. Serta penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang karena tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana telah diatur pada Surat Keputusan Bersama tersebut.(ca)
